1. Posted in : Artikel
2. On : 2018-11-15

SASARAINAFM.COM.TUAPEJAT_ Selain mengalami kesulitan akses, pelaksanaan  pelayanan  program Keluarga Berencana (KB) juga terkendala dengan  minimnya dukungan anggaran dari Pemkab Mentawai.  Minimnya dukungan anggaran layanan KB sendiri diakibatkan dengan kondisi  keuangan daerah Mentawai saat ini mengalami defisit.

Hal itu dikatakan Kepala DPMDP2KB Mentawai Ridwan Siritubui saat diminta keterangan Kamis, (15/11/2018).

"sebenarnya Pemkab bukan tidak mampu mendanai kegiatan kita ini, cuma saja kita juga mengerti karena keuangan daerah kita saat ini sulit" katanya.

Meski keuangan daerah Pemkab Mentawai tidak memadai, namun dirinya tetap akan berkomitmen layanan program KB di Mentawai  bisa tercapai maksimal  dengan mengajukan permohonan penambahan dana alokasi khusus (DAK) dari pusat.

"kita harus meyakinkan pusat, disamping keuangan daerah kita sulit, maka kita akan usulkan agar DAK kita lebih banyak" ujarnya.

Lebih lanjut Ridwan menuturkan, dengan komitmen tinggi agar pelaksanaan program KB di Bumi Sikerei tahun 2019 bisa tercapai maksimal, pihaknya mampu meyakinkan pusat dan mendapatkan DAK sebesar 1.1 miliar dari 1.5 miliar yang diusulkan.

" kita usulkan 1.5 miliar dan disetujui 1.1 miliar untuk tahun 2019" terangnya.

DAK, kata Ridwan merupakan dana yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah.

Seperti  diketahui, sejak  tahun 2016, DAK yang semula diprioritaskan hanya untuk pemenuhan kebutuhan sarana dan  prasarana fisik, juga dialokasikan untuk Bantuan Operasional Keluarga Berencana  dengan total anggaran yang cukup besar.

DAK  merupakan bentuk dukungan untuk membantu membiayai kegiatan-kegiatan khusus dalam rangka penguatan penggerakan dan jaminan ketersediaan kontrasepsi di setiap fasilitas pelayanan kesehatan serta terlaksananya pelayanan KB di lapangan. 

Ia berharap penggunaan DAK tersebut bisa dimanfaatkan secara maksimal untuk program KB, peningkatan sarana dan pelayanan. (Nbl)