Wakil Bupati Mentawai Berharap Warganya Ikut Jaga Hutan Mentawai

Oleh : Suardi Santo | 07 Nov 2019 | 20:53:45 WIB | Dilihat : 705 Kali
Wakil Bupati Mentawai Berharap Warganya Ikut Jaga Hutan Mentawai

Keterangan Gambar : Salah seorang warga desa sioban ikut menandatangani kemitraan kehutanan di Tuapejat


Mentawaikab.go.id_TUAPEIJAT - 

Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kortanius Sabeleake menyebutkan masyarakat Mentawai sudah terbiasa dengan alam dan melakukan aktifitas berladang di kawasan hutan, karena itu kata Kortanius sudah selayaknya masyarakat dapat mengelola hutan dan menjaganya.

“Saya katakan mestinya hutan itu dikelola oleh masyarakat setempat itu sendiri, ini yang kita harapkan,” kata Wakil Bupati Mentawai, Kortanius pada sambutan acara Sosialisasi dan Penandatanganan Perjanjian Kerjasama Kemitraan Kehutanan yang digelar Dinas Kehutanan Sumbar melalui Kesatuan Pengelola Hutan Produksi (KPHP) unit Tuapeijat
Rabu, (6/11) di aula Bappeda, Km 4, Kecamatan Sipora Utara, Kepulauan  Mentawai.

 

Menurut Kortanius ada beberapa poin atau prinsip kerjasama yang dilakukan yaitu, keadilan, keberlanjutan, kepastian hukum, partisipatif, dan  pertanggung jawaban.

 

Kelima poin itu kata Kortanius merupakan timbal balik bagi pemerintah maupun masyarakat itu sendiri yang saling mendukung agar terjaganya hutan yang ada di Kepulauan Mentawai.

 

“Masyarakat harus memahami ini sehingga tidak sekedar kelompok, tidak sekedar kerjasama tetapi betul-betul ada hasilnya, ini merupakan terobosan baru yang dilakukan oleh pihak Provinsi terebosan ini mestinya menjadi contoh oleh masyarakat lain yang berdampak positif,” ungkap Kortanius.

 

Sementara untuk pulau yang tidak memiliki Hak Penguasaan Hutan (HPH) di Mentawai seperti di pulau Sipora, karena tidak memiliki hutan produksi atau belum luas, dengan demikian masyarakat bisa memanfaatkan sebagai peningkatan ekonominya.

“Selama ini masyarakat justru menjadi korban, tidak menguntungkan untuk masyarakat,” ungkap Kortanius

Pada bagian lain, Kortanius juga mengeluhkan akan sulitnya pemerintah daerah dan  masyarakat dalam menggunakan bahan dari kayu untuk  kontruksi bangunan.

 

“Saat ini sudah sulit mengambil kayu untuk bangunan  pemerintah, apalagi untuk membangun rumah masyarakat saja jadi masalah,” tegasnya

 

Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat, Yozarwardi mengatakan, bahwa hutan memiliki manfaat serta fungsi utama sebagai menyerap karbon dioksida, penghasil oksigen, juga sebagai habitat flora dan fauna. Ekosistem Hutan yang begitu luas selalu bermanfaat sebagai salah satu aspek biosfer bumi yang paling penting, juga mempunyai manfaat-manfaat bagi kehidupan manusia dan lingkungan.

 

“Hutan sebagai sumber kehidupan, masyarakat kita selama ini sudah hidup di hutan, mereka bisa mengambil hasil hutan bukan kayu, atau mengambil kayu secara terbatas untuk kepentingan sendiri atau keluarga, sebagai sumber kehidupan,” ungkapnya.

 

Namun menurutnya ada beberapa aturan yang mengakibatkan hal tersebut tidak bisa dilakukan.

 

Ia berharap kehutanan sosial menjadi solusi yang menjamin ketersediaan lapangan kerja, mengatasi kemiskinan, mengurangi pengangguran, dan juga menjadi solusi ketimpangan pengelolaan dan pemanfaatan kawasan hutan tersebut.

 

“Kayu dikelola koperasi, atau swasta besar dengan kita masyarakat, ini kehutanan sosial jadi solusi, biar pemerintah kelola itu tapi kita kelola juga potensi sumber daya alam hutan produksi yang bisa ditingkat izin, diberikan akses negara,” katanya.

 

Tak hanya itu, untuk kehutanan sosial masyarakat masih bisa menghidupkan kearifan lokal, misalnya menanam kayu, menebang pada saat usia tebang, yang termasuk pada hutan produksi, sedangkan untuk kawasan hutan lindung memang tidak diperbolehkan.

 

Kepala Desa Sioban, Kecamatan Sipora Selatan, Artius mengatakan pihaknya sangat setuju dengan dilakukannya perjanjian kerjasama dan kemitraan dengan pihak terkait dengan tujuan untuk melindungi hutan dari orang yang tidak beryanggung jawab.

 

“kami sangat setuju dengan kegiatan ini, karena manfaatnya adalah untuk melindungi hutan, kita mewakili pemerintah di tingkat desa bersedia untuk menjaga hutan, tapi ada satu hal bagi kami yaitu masih adanya APH di dekat rumah kami, ini yang menjadi kita masih was-was, ” ujarnya. (Suntoro)




Write a Facebook Comment

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook

View all comments

Write a comment