- Dimulai Dari Tenaga Kesehatan, Inilah Empat Tahap Vaksinasi COVID-19
- Wakil Gubernur Sumbar Kunjungi Mentawai Bersama Rombongan OPD
- Nelayan Hilang Kontak Ditemukan Di Goiso\\\\
- Calon Penerima PKH Bertambah 1.861 KK
- Seorang Nelayan Hilang Kontak Saat Melaut di Mapaddegat
- Total 326 Warga Mentawai Terkonfirmasi Covid-19 Per Sabtu 16 Januari 2021
- Inilah Kelompok Masyarakat yang Tidak Bisa Diberikan Vaksin COVID-19 Sinovac
- BMKG Imbau Masyarakat Waspadai Peningkatan Multi Risiko Bencana
- Kukuhkan Pengurus DWP, Priscilia Dahlan Harapkan Ini
- Kapal Nelayan Mati Mesin, Berhasil Ditemukan Tim SAR Gabungan
Doni Monardo : Semua Kepala Daerah Harus Melarang Kegiatan Kerumunan
Berita Terkait
- Satgas Covid-19: Pemerintah Kawal Akselerasi Vaksin Merah Putih0
- Tiga Minggu Jelang Pilgub Sumbar 2020, Begini Persiapan KPU Mentawai0
- Menparekraf Ajak Pelaku Wisata dan Pertunjukan Musik Sinergi Bangkitkan Parekraf0
- Pelaku Perjalanan Ke Mentawai Wajib Tunjukkan Tes Negatif Swab0
- Diduga Simpan Sabu, Laki-laki Pengangguran Ini Diamankan Polisi Mentawai0
- Korban Positif Covid 19 Semakin Bertambah. Pemkab Mentawai Jalin Kerjasama Dengan Beberapa Hotel0
- Peringati Hari Armada TNI AL 2020, Lanal Mentawai Gelar Turnamen Badminton Cup 20200
- Kemenparekraf Gali Potensi Pariwisata-Ekonomi Kreatif di Labuan Bajo Melalui “Aksilarasi”0
- PERKUAT SEMANGAT PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN NON-PNS, KEMENDIKBUD SALURKAN BANTUAN SUBSIDI UPAH0
- Disparpora Mentawai Terus Benahi Kawasan Wisata Desa Mapaddegat0
Berita Populer
- Pengumuman Penerimaan CPNS Kab. Kep. Mentawai Tahun 2019
- Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi
- PNS atau Pegawai Honorer, Boleh Daftar Panwascam Untuk Tahun 2020, Asal Penuhi Syarat Ini.
- Hari Rabu 13 November 2019 BKPSDM Mentawai Umumkan Formasi CPNS 2019.
- Pengumuman Hasil Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) CPNS di Lingkungan Kabupaten Kepulauan Mentawai pada
- PENGUMUMAN HASIL SELEKSI AKHIR CPNS DI LINGKUNGAN KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI FORMASI TAHUN 2019
- Kepala BKPSDM : Lulusan CPNS Mentawai Jangan Harap Bisa Cepat Pindah Tugas
- Pengumuan Syarat Teknik dan Jadwal Seleksi Kompetensi Dasar
- Inilah Nama Nama Wakil Rakyat Yang Bakal Duduk di DPRD Mentawai 2019-2024
- Pemkab.Mentawai Bakal Terima CPNS dan PPPK Tahun Ini
.png)
Keterangan Gambar : Ketua Satgas Penanganan Covid 19 Letjen TNI Doni Monardo
mentawaikab.go.id_JAKARTA - Ketua Satgas Penanganan Covid 19 Letjen TNI Doni Monardo kembali mengingatkan kepada semua Gubernur, Pangdam dan Kapolda seluruh Indonesia untuk melarang semua bentuk kegiatan pengumpulan massa. Kerumunan dan keramaian selalu berpotensi mengabaikan protokol kesehatan."Untuk itu, siapapun yang punya niat berkunjung ke daerah, membuat acara, dan berpotensi menimbulkan kerumunan serta melanggar protokol kesehatan, wajib dilarang. Demi menyelamatkan rakyat kita agar terhindar dari penularan virus Covid 19," ungkap Doni kepada wartawan di Bandara Halim Perdana Kusuma sebelum melakukan kunjungan kerja ke Yogyakarta Kamis 19 November 2020.
Sebelumnya, Doni juga telah melakukan percakapan via telpon dengan Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi. Ia menyampaikan, belajar dari kejadian di Jakarta beberapa hari lalu maka gubernur wajib melakukan pencegahan agar tidak terjadi pengumpulan massa dalam bentuk acara apapun di masa mendatang.
"Semua kegiatan wajib taat dan patuh kepada protokol kesehatan. Protokol kesehatan adalah harga mati," tegasnya.
Doni berharap para Gubernur, Pangdam dan Kapolda bisa segera membuat jumpa pers sekaligus menyampaikan ke publik bahwa di masa pandemi ini kita harus disiplin dan patuh pada protokol kesehatan sesuai arahan Presiden. Para tokoh ulama, tokoh masyarakat atau siapapun dapat menunda segala bentuk aktivitas yang berpotensi menimbulkan kerumunan dan melanggar protokol kesehatan.
"Bagi yang berniat akan menggelar acara, maka saya ingatkan, tugas kita melakukan pencegahan. Para tokoh, ulama harus menjadi teladan, memberi contoh mencegah agar tidak terjadi pelanggaran protokol kesehatan," kata Doni.
Menurutnya, seperti yang terjadi di Jakarta, jika terlambat dicegah, dan saat massa sudah berkumpul, maka ketika dibubarkan sangat berpotensi terjadi gesekan.
"Makanya saya minta kepada semua pemimpin di daerah untuk melakukan pencegahan, mengingatkan agar apa yang terjadi di Jakarta minggu lalu tidak terulang di tempat lain," tegas mantan Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus ini.
"Kalau massa sudah berkumpul dan kita bubarkan maka bisa terjadi hal hal yang tidak diinginkan. Pasti jatuh korban. Makanya harus tegas sejak awal, agar kerumunan yang melanggar protokol kesehatan tidak terjadi. Ingat, covid ini nyata, bukan konspirasi. Yang meninggal di Indonesia sudah lebih 15 ribu orang, dan dunia lebih 1,5 jt jiwa," katanya.
Doni berjanji, akan menelpon satu persatu semua Gubernur, Pangdam dan Kapolda seluruh Indonesia untuk mengingatkan agar benar-benar menjalankan larangan kerumunan massa.
"Jika para pemimpin di daerah tegas menjalankan dan mematuhi protokol kesehatan maka kita sudah melindungi rakyat kita."
Menurut Doni, percepatan penanganan membutuhkan peran serta semua pihak. Tanpa dukungan kolektif dari masyarakat, rantai penyebaran Covid-19 akan terus terjadi. Menghindari kerumunan, salah satunya, menjadi langkah yang nyata untuk memutus rantai penyebaran tersebut.
"Upaya bersama dalam perubahan perilaku dibutuhkan dalam adaptasi masa pandemi ini. Salus populi suprema lex, keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi," kata Doni.(dio)