Dirjen Pemberdayaan Sosial Lakukan Audiensi dan Tinjau Hasil Pendampingan LKS Pada KAT

Oleh : Super Admin Kominfo | 19 Mei 2022 | 08:53:18 WIB | Dilihat : 296 Kali

Berita Terkait

Berita Populer

Dirjen Pemberdayaan Sosial Lakukan Audiensi dan Tinjau Hasil Pendampingan LKS Pada KAT

Keterangan Gambar : Wakil Bupati Mentawai Kortanius Sabeleake foto bersama Tim Kemensos usai lakukan audensi di Tuapejat


Mentawaikab.go.id, Tuapejat -  Tim Kementerian Sosial melakukan audiensi terkait penyelenggaraan kesejahteraan sosial, Taruna Siaga Bencana (Tagana) masuk sekolah, dan lumbung sosial di Aula Bappeda Mentawai, Selasa (17/5/2022).

Rossita Tri Haryanti, Fungsional Analis Kebijakan Ahli Madya Komunitas Adat Terpencil dan Kewirausahaan Sosial Direktorat Jenderal Pemberdayaan sosial menyebutkan bahwa pada tahun 2021, telah memulai pertama kali kegiatan pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT) di Siberut Selatan dan Siberut Barat Daya.

Ia menerangkan bahwa jika suatu lokasi termasuk kategori III, maka pemberdayaan yang dilakukan hanya berlangsung satu tahun.

Namun, jika wilayah tersebut tergolong kategori II, maka pemberdayaan berlanjut selama dua tahun hingga tahun 2022.

"Ada yang berlanjut dan ada juga wilayah yang baru yaitu di Siberut tengah.

Kita juga akan berkunjung ke Siberut Barat Daya untuk melakukan assessment, melihat hasil pemberdayaan yang dilakukan oleh Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) sejak tahun lalu,"tutur Rossita, Selasa (17/5/2022).

Ia mengimbuhkan bahwa tujuan kedatangan mereka, selain untuk audiensi persoalan sosial, juga untuk melihat hasil pendampingan LKS. 

"Kita akan melihat kembali bantuan apalagi yang dibutuhkan di lokasi tersebut. Selain itu, bantuan harus berkelanjutan, tidak hanya yang habis dikonsumsi. Pada Pemberdayaan masyarakat juga ditumbuhkan dan diperkuat semangat wirausaha sosial yang berkelanjutan,"paparnya 

Ia berharap masyarakat bisa memiliki mata pencaharian alternatif. Tidak hanya terpaku pada satu sumber penghasilan saja. Kemudian, warga yang didampingi wajib memiliki status kependudukan sebagai hak dasar WNI agar mendapatkan akses bantuan-bantuan yang lainnya. (KS)




Write a Facebook Comment

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook

View all comments

Write a comment