Bupati Mentawai Minta Jajaranya Lakukan Validasi Data Penduduk Miskin

Oleh : Kominfo Mentawai | 23 Jul 2020 | 16:24:46 WIB | Dilihat : 134 Kali
Bupati Mentawai Minta Jajaranya Lakukan Validasi Data Penduduk Miskin

Keterangan Gambar : Bupati Mentawai Yudas Sabaggalet saat memimpin rapat bersama jajarannya di Tuapeijat.


 mentawaikab.go.id_TUAPEIJAT Bupati Mentawai Yudas Sabaggalet instruksikan jajarannya segera lakukan  validasi data penduduk miskin,
sehingga program yang digerakkan  pemerintah bisa efektif mempercepat pengentasan kemiskinan.

Menurut Yudas, selama ini problem penanganan kemiskinan salah satunya adalah masalah validasi data. Karena tidak bisa dipungkiri data kemiskinan yang diterima daerah dari pemerintah pusat masih ditemui ada perbedaan dengan fakta di lapangan, sehingga hal itu membuat program penanganan kemiskinan tidak bisa berjalan dengan optimal,  sebagian bantuan sosial pun menjadi  kurang tepat sasaran.

“Ini menjadi perhatian kita bersama, karena itu daerah berupaya seoptimal mungkin untuk berkontribusi memperbaiki data tersebut. Sudah menjadi kewajiban daerah dan kita semua untuk bekerja keras mengatasi masalah kemiskinan, tapi semuanya harus dimulai dari data yang valid,” kata Yudas

Saat ini, lanjut Yudas, Mentawai terus berupaya untuk mengurangi jumlah penduduk miskin, sejumlah intervensi dilakukan dengan sinergi yang kompak dari tingkat desa hingga kabupaten.

“Karena itu saya harap validasi data penduduk miskin bisa dijalankan secara cermat dan teliti, agar tidak ada lagi penduduk miskin yang belum terdaftar, dan sebaliknya yang sudah mampu bisa dikeluarkan dari data kemiskinan, dan kepada Dinas Sosial agar lebih giat lagi memverifikasi data secara detail, dimulai dari orang dan rumahnya, dengan data yang benar maka bantuan tepat, target penurunan kemiskinan nasional juga akan terdampak.” pesan Yudas.

Instruksi validasi data penduduk miskin itu disampaikan Yudas dalam menyikapi peraturan yang dikeluarkan oleh Presiden Joko Widodo terkait pembubaran Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19. Pembubaran ini, kata dia  tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional.

Dalam pemulihan ekonomi masyarakat bupati mengajak kepala OPD dilingkungan Pemkab Mentawai agar lebih giat,kreatif, berinovasi lagi untuk memulihkan kembali ekonomi ekonomi masyarakat dari dampak covid 19. (SS)




Write a Facebook Comment

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook

View all comments

Write a comment