- Perubahan Jadwal Penyerahan SK P3K Tahap I Tahun 2019
- Rombongan Korem 032/Wirabraja Kampanye Kreatif Penerimaan Prajurit TNI-AD Di SMAN 01 Sipora
- Kapolsek Sipora Berharap BLT Bisa Tepat Sasaran
- Brigjen TNI Arif Gajah Mada: Saya Ingin Melihat Langsung Mentawai
- Danrem 032/Wirabraja Berkunjung ke Mentawai. Bupati Harap TNI Bantu Percepatan Pembangunan di Mentaw
- DPRD Harapkan Telkomsel Dapat Layani Akses Internet 4G di seluruh Daerah di Kepulauan Mentawai
- Penyerahan SK pengangkatan Pegawai Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahap I Formasi Tahun 2019
- DPRD Mentawai Ajak Diskusi Dinas Kominfo Terkait Peningkatan Akses Komunikasi di Bumi Sikerei
- Lantik Puluhan Pejabat Eselon, Bupati Mentawai Ingatkan Jabatan Adalah Amanah
- Aplikasi New PLN Mobile Mudahkan Masyarakat Dapat Layanan PLN
BLT Tahun 2020, Nicholaus : Yang Tidak Terima Lanjutan BLT Kemungkinan Peserta Terdaftar di Provinsi
Berita Terkait
- Kasus Covid-19 Semakin Meningkat. Tembus Angka 167 di Mentawai0
- Setiap Pelaku Perjalanan Padang ke Mentawai, Wajib Memiliki Dokumen Swab/rapid Yang Masih Berlaku.0
- Pasien Covid-19 Di Mentawai Bertambah Menjadi 154 orang Per selasa 10 November 20200
- Rabu 11 November 2020, Akan Diberlakukan Denda Administratif Kepada Pelanggar Prokes Covid-190
- Edukasi Siswa, Polsek Sipora Bagikan Buku Terbitan Divisi Humas Polri Pada siswa SMPN.01 Sipora0
- Sampai Saat Ini Anggaran Covid-19 Sudah Dicairkan Sebanyak Rp.25,7 M0
- Kasus Positif Covid-19 Kembali Bertambah 9 Orang di Mentawai0
- Pemerintah Telah Kucurkan Internet Gratis Kepada 35,5 Juta Penyelenggara Pendidikan Sejak September 0
- PLN Rayon Tuapeijat Sosialisasikan Bahaya Listrik0
- Sembangi Peserta Latihan Menjahit, Bupati Berharap Muncul Penjahit Yang Mengangkat Citra Mentawai0
Berita Populer
- Pengumuman Penerimaan CPNS Kab. Kep. Mentawai Tahun 2019
- Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi
- PNS atau Pegawai Honorer, Boleh Daftar Panwascam Untuk Tahun 2020, Asal Penuhi Syarat Ini.
- Hari Rabu 13 November 2019 BKPSDM Mentawai Umumkan Formasi CPNS 2019.
- Pengumuman Hasil Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) CPNS di Lingkungan Kabupaten Kepulauan Mentawai pada
- PENGUMUMAN HASIL SELEKSI AKHIR CPNS DI LINGKUNGAN KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI FORMASI TAHUN 2019
- Kepala BKPSDM : Lulusan CPNS Mentawai Jangan Harap Bisa Cepat Pindah Tugas
- Pengumuan Syarat Teknik dan Jadwal Seleksi Kompetensi Dasar
- Inilah Nama Nama Wakil Rakyat Yang Bakal Duduk di DPRD Mentawai 2019-2024
- Pemkab.Mentawai Bakal Terima CPNS dan PPPK Tahun Ini

Keterangan Gambar : Kepala Dinsos P3A Kabupaten Kepulauan Mentawai, Nicholaus Sorot Ogo
mentawaikab.go.id_Tuapeijat - Bantuan sosial berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT) dari Pemerintah yang diberikan kepada masyarakat 3 bulan pertama yaitu bulan April, Mei dan Juni sebesar Rp.600 ribu berasal dari Dana Desa (DD), Provinsi, dan Kementerian Sosial Republik Indonesia (Kemensos RI) berjalan lancar dan sudah diterima oleh masyarakat.
Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) Kabupaten Kepulauan Mentawai, Nicholaus Sorot Ogo, mengatakan bahwa bantuan tersebut berlanjut ke tahap kedua yaitu bulan Juli, Agustus dan September, namun jumlah yang diterima masyarakat berbeda dengan tahap pertama, sedangkan tahap kedua masyarakat menerima hanya Rp.300 ribu.
"Pada tiga bulan awal itu penerima mendapat enam ratus ribu rupiah. Kemudian berlanjut, dari Kemensos juga berlanjut, dari DD juga berlanjut, namun yang tidak berlanjut itu bantuan dari Provinsi hanya tiga bulan pertama yang bisa dibantu selesai, tiga bulan berikutnya (tahap kedua) tidak ada lagi. Yang tidak terima lanjutan BLT, kemungkinan penerima itu terdaftar di bantuan dari Provinsi," katanya, Rabu, (11/11/2020) saat ditemui di ruang kerjanya.
Pengurangan jumlah BLT yang diterima masyarakat kata Nicholaus itu sesuai dengan kebijakan dari Pemerintah pusat, karena keterbatasan anggaran dan juga Pemerintah melihat waktu itu bahwa masyarakat sudah bisa beraktivitas kembali untuk mencari nafkah karena sebelumnya sempat diberlakukan karantina wilayah dan sulit untuk beraktivitas.
Ia juga mengatakan, bahwa sebenarnya penerima bantuan tersebut yang tidak berlanjut dari Provinsi, jika bisa ditanggulangi pihak Desa, sebenarnya bisa dimasukkan nama-nama masyarakat, namun anggaran yang terbatas juga jadi kendala.
"Sebenarnya pihak Desa kalau bisa ditanggulangi penerima bantuan dari Provinsi itu yang tidak berlanjut, bisa saja, kalau anggarannya cukup, tapi kita lihat yang menerima atau yang sudah terdaftar saja penerima DD sudah tidak cukup, apalagi ditambah dari peserta penerima Provinsi," ungkapnya.
Nicholaus menyampaikan, bahwa untuk di Desa tidak serta merta dari 100 penerima misalnya tahap pertama, tahap kedua pasti ada perubahan karena keterbatasan anggaran di Desa, untuk itu informasi yang diterima pihaknya, Desa akan melakukan validasi data kembali.
"Jadi pasti ada perubahan data, baik itu ganda atau hal-hal lain yang menyangkut anggaran dan atau ada yang meninggal dunia. Kita juga berharap kepada masyarakat yang tidak menerima bantuan jangan berkecil hati, ya mungkin terdaftarnya di data penerima bantuan provinsi, sekali lagi ini keterbatasan anggaran," katanya. (Str)